Jakarta, Lingkartv.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan seluruh siswa Sekolah Rakyat (SR) akan difasilitasi tablet atau gawai khusus untuk mendukung proses belajar mengajar. Fasilitas tersebut akan diberikan kepada siswa dari semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA.
“Ya, untuk semua jenjang: SD, SMP, dan SMA,” kata Saifullah di Jakarta, Rabu (2/7).
Tablet yang diberikan dirancang khusus untuk keperluan belajar dan dipinjamkan selama masa pendidikan siswa. Penggunaannya juga dibatasi agar tidak dapat diakses untuk hal-hal di luar materi pembelajaran.
“Sementara untuk kepentingan belajar dulu. Nanti kita lihat sampai dia lulus,” ujarnya.
Saifullah menjelaskan, perangkat tersebut telah diatur bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menyaring konten negatif. Dengan demikian, siswa hanya dapat mengakses materi pembelajaran yang disediakan.
“Pasti ini disetting khusus. Gak bisa digunakan, selain untuk kepentingan belajar. Kita sudah kerja sama dengan Komdigi dan Insyaallah akan diseleksi secara ketat,” tegasnya.
Pemberian tablet menjadi bagian dari fasilitas pendukung dalam program Sekolah Rakyat yang dirancang pemerintah untuk memberikan akses pendidikan digital setara kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Program Sekolah Rakyat Dijadwalkan Berjalan Mulai 14 Juli 2025
Program Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026, yakni 14 Juli 2025. Dalam program ini, seluruh biaya pendidikan, termasuk asrama, konsumsi, serta sarana belajar seperti tablet, ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Tahap pertama pelaksanaan akan dilakukan di 100 lokasi, dari Aceh hingga Papua, dan ditargetkan menampung lebih dari 9.700 siswa dari keluarga prasejahtera.
Lebih lanjut, Mensos juga memastikan bahwa Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di perkotaan, tetapi juga mencakup anak-anak dari komunitas adat terpencil (KAT), seperti Suku Anak Dalam di Jambi.
“Ya, seperti Suku Anak Dalam di Jambi atau daerah lainnya. Insyaallah itu sudah masuk dalam agenda,” ungkap Saifullah.
Pada tahap awal, program ini akan difokuskan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dari kelompok DSIL 1 dan DSIL 2 sebagai kategori paling miskin.
Namun demikian, pemerintah juga membuka peluang pendirian Sekolah Rakyat di daerah-daerah dengan komunitas adat, dengan penyesuaian terhadap kearifan lokal.
“Ini salah satu bentuk afirmasi agar pendidikan bisa menjangkau lebih luas, termasuk anak-anak dari KAT,” pungkas Saifullah. (Lingkar Media Network – Lingkartv.com)
