JAKARTA, Lingkartv.com – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sebagai strategi menekan angka stunting dinilai belum efektif. Hal ini Edy ungkapkan usai meninjau pelaksanaan program di lapangan.
Menurut Edy, meski angka stunting menurun dari 21,5 persen (SSGI 2023) menjadi 19,8 persen (SSGI 2024). Namun laju penurunan tersebut belum mencerminkan efektivitas kebijakan, terutama setelah terbentuknya Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi tulang punggung pelaksanaan MBG.
“Penurunan stunting ini menunjukkan bahwa program-program intervensi, termasuk yang diatur dalam Perpres 72 Tahun 2021, belum berjalan secara efisien dan efektif,” tegas Edy, Selasa, 1 Juli 2025.
Edy Wuryanto Menilai Perpres 72/2021 Sudah Tidak Relevan
Ia menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 kini sudah tidak cukup relevan, karena belum mencakup struktur baru seperti BGN dan belum selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Program BGN yang punya anggaran besar seharusnya menjadi ikon utama Presiden dan program prioritas nasional. Tapi kenyataannya, program ini belum memberikan dampak yang maksimal,” lanjutnya.
Edy Wuryanto juga menyoroti sasaran penerima manfaat MBG yang dinilai belum tepat. Dari 5,5 juta penerima per 25 Juni 2025, sebanyak 98 persen merupakan peserta didik, sedangkan ibu hamil dan menyusui—kelompok kunci dalam pencegahan stunting—masih sangat minim. Untuk sasaran ibu hamil penerima MBG hanya 15.345 orang (0,28%, Ibu menyusui penerima MBG hanya 25.099 orang (0,45%), dan peserta didik penerima MBG ada 5.425.728 orang (98,03%).
Padahal, berdasarkan data Presiden Prabowo, setiap tahun terdapat 5 juta kelahiran bayi, dan sekitar 623.500 bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) atau setara 12,47 persen dari total kelahiran.
“Intervensi stunting itu paling efektif pada 1.000 hari pertama kehidupan atau sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Artinya, intervensi MBG dilakukan pada ibu hamil dan menyusui jika ingin mengurangi angka stunting,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini.
Edy Wuryanto mendorong agar ekosistem BGN difokuskan secara langsung ke isu stunting, termasuk dengan menyatukan berbagai program pemberian makanan tambahan yang saat ini tersebar di Kementerian Kesehatan dan Kemendikbudristek.
Ia menyebut bahwa Satuan Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) dapat dijadikan instrumen utama pemerintah dalam menyatukan kebijakan intervensi gizi secara nasional.
“Sudah saatnya BGN mengambil peran sentral. Tapi sebelum itu, perlu dilakukan reformulasi menyeluruh terhadap strategi dan pelaksanaan programnya, agar sejalan dengan kebutuhan lapangan dan mampu menekan angka stunting secara signifikan,” pungkas Edy. (Nailin RA / Lingkartv.com)
