Pemkab Kudus Ajukan 4 Embung Retensi ke Kementerian PUPR, Ini Lokasinya
Kudus, Lingkartv.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus mengupayakan langkah strategis dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayahnya. Salah satunya melalui pengajuan pembangunan empat embung retensi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Usulan tersebut telah disampaikan langsung oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPURA) milik kementerian. Keempat titik lokasi yang diajukan terletak di wilayah-wilayah rawan genangan, yakni:
- Kecamatan Mejobo (wilayah Mejobo),
- Kecamatan Jekulo (Desa Bulungcangkring),
- Kecamatan Kaliwungu (wilayah Kaliwungu),
- Dukuh Kacu, Desa Banged, Kecamatan Kaliwungu.
Bupati Sam’ani menjelaskan bahwa daerah-daerah tersebut secara historis merupakan bekas rawa dan cekungan air yang berisiko tergenang saat musim hujan.
“Dulu itu daerah rawa, mulai dari Pasuruhan, Gulang, sampai ke Kirig. Termasuk Bulungcangkring dan Banged, yang dulunya juga area rawa. Maka kita ajukan empat titik ini untuk dibangun embung retensi,” ujar Sam’ani usai rapat paripurna bersama DPRD Kudus, Rabu (14/5/2025).
Ia menambahkan, pengajuan melalui SIPURA saat ini tengah dikaji oleh Kementerian PUPR dan akan dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Sejalan dengan itu, aspirasi pembangunan embung juga digaungkan oleh anggota Komisi D DPRD Kudus, Umi Bariroh, dalam rapat paripurna. Ia secara khusus menyoroti wilayah Mejobo yang dianggap belum memiliki kapasitas memadai untuk menampung limpasan air dari kawasan Pegunungan Muria.
“Mejobo belum mampu menampung air kiriman dari Muria, makanya kita usulkan embung retensi sesi dua di sana,” ucap Umi.
Sam’ani memastikan bahwa usulan DPRD tersebut senada dengan langkah Pemkab yang telah lebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan pembangunan embung sebagai bagian dari solusi jangka panjang pengendalian banjir di Kudus.
Dengan pengajuan ini, Pemkab Kudus berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat segera terealisasi agar kawasan-kawasan terdampak banjir bisa memperoleh perlindungan infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan. (Fahtur Rohman – Lingkartv.com)
