Tanggapi soal Kontroversi RUU Polri, Presiden Prabowo Janjikan Transparansi dalam Pembentukan
Jakarta, Lingkartv.com – Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) yang baru saja menjadi perbincangan hangat di masyarakat, mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sebuah sesi wawancara eksklusif pada siaran Presiden Prabowo Menjawab yang disiarkan oleh TVRI pada Senin (7/4), Prabowo menanggapi isu terkait pemberian kewenangan lebih besar kepada polisi serta klaim mengenai kurangnya transparansi dalam proses pembentukan undang-undang tersebut.
Prabowo mengawali penjelasannya dengan menegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki polisi haruslah cukup untuk melaksanakan tugas utama mereka, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, menurutnya, penambahan kewenangan yang berlebihan tidak diperlukan.
“Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba, dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup. Kenapa kita harus mencari-cari? Menurut saya,” ungkap Prabowo.
Namun, kontroversi muncul terkait dengan proses pembentukan RUU Polri yang dirasakan kurang transparan oleh publik. Sejumlah pihak merasa bahwa masyarakat tidak dilibatkan secara maksimal dalam tahapan penyusunan aturan ini, sehingga menciptakan kegelisahan dan kecurigaan.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo berjanji untuk memberikan perhatian khusus guna memastikan keterbukaan dalam proses legislatif tersebut.
“Ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memantau progres pembentukan aturan ini,” tegas Prabowo.
Ia menambahkan, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan memastikan bahwa hanya naskah resmi yang beredar di kalangan publik, guna menghindari beredarnya dokumen fiktif yang dapat menambah kebingungan di masyarakat.
“Kita harus juga nanti, mungkin Mensesneg dan tokoh-tokoh kita itu untuk menunjukkan bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat. Ini yang sah naskahnya. Supaya nggak beredar macam-macam fiktif,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Prabowo juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembentukan undang-undang, dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam diskusi dan konsultasi. Ia menyatakan bahwa akan mengajak para anggota parlemen, khususnya dari partai politik yang berkoalisi dengannya, untuk lebih mendengarkan suara rakyat.
“Nanti akan saya bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi supaya ada transparansi. Setiap undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder dibahas,” pungkas Prabowo, mengakhiri pernyataannya. (Lingkartv.com)
