JAKARTA, Lingkartv.com – Bupati Sudewo menitipkan 4 aspirasi buah menyerap aspirasi para nelayan di Kabupaten Pati. Empat aspirasi nelayan di Pati itu ia titipkan langsung kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Rudy Heriyanto Adi Nugroho saat menghadiri Halal Bihalal Ikatan Keluarga Kabupaten Pati (IKKP) di Artotel, Jakarta pada Minggu, 20 April 2025
Menurut Sudewo, keluhan para nelayan ini sudah lama terjadi. Namun, tak jua ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Oleh karena itu, sebagai pimpinan tinggi di Kabupaten Pati, ia merasa penting agar suara warganya didengar oleh pihak KKP. Mengingat Kabupaten Pati memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah.
“Saya sebagai Bupati menyerap aspirasi yang terjadi di warga saya. Tolong Pak, didengarkan. Karena ini sudah jeritan yang sangat lama dari para nelayan,” katanya di hadapan Sekjen KKP, disaksikan puluhan tokoh penting dari Kabupaten Pati.
Sudewo memberi 4 masukan untuk KKP. Pertama, agar kapal-kapal asing tak diizinkan masuk perairan Indonesia; kedua KKP diminta mengubah skema penghitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil perikanan agar tidak memberatkan nelayan; ketiga KKP diminta menertibkan solar bagi nelayan; dan terakhir, meminta KKP lebih memperhatikan sektor perikanan di Kabupaten Pati.
Ia pun membeberkan besarnya potensi perikanan di Kabupaten Pati. Meski tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat, bahkan tanpa adanya bantuan dana, nelayan di Kabupaten Pati berhasil menghasilkan hingga 1.800 hektar nila salin. Tak jauh berbeda dengan potensi nila salin di Purwakarta yang didukung pemerintah pusat untuk menjadi daerah percontohan dengan hasil 2.000 hektar nila salin.
“Kalau di pamerin nila salin di Purwakarta, yang menjadi percontohan dengan 2.000 hektar yang di-create oleh pemerintah. Itu tidak ada apa-apanya. Di Kabupaten Pati, tidak ada intervensi dari pemerintah pusat, sedikitpun, setetespun itu tidak ada, tapi bisa menciptakan 1.800 hektar nila salin. Tolong hal-hal semacam ini diperhatikan dan diakomodir,” tegasnya.
Menanggapi masukan dari Bupati Sudewo, Sekjen KKP mengatakan akan segera melaporkannya ke kementerian untuk ditindaklanjuti.
“Tadi Pak Bupati menyampaikan yang terkait PNBP, saya akan coba untuk sampaikan ke kementerian, bagaimana cara perhitungan PNBP yang paling menguntungkan bagi nelayan. Mudah-mudahan ke depannya, PNBP maupun terkait solar untuk nelayan bisa dikomunikasikan lebih baik,” ujar Sekjen KKP Rudy Heriyanto.
Sementara untuk menertibkan solar, Rudy mengatakan, masalah solar nelayan tidak dikelola oleh KKP, melainkan oleh pemerintah daerah. “Nanti kita komunikasikan lagi antara kementerian dan pemerintah daerah,” janjinya. (Nailin RA / Lingkartv.com)
