Jakarta, Lingkartv.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmennya untuk segera melakukan pembenahan terhadap sistem perparkiran di Jakarta. Langkah ini diambil menyusul sorotan tajam terhadap maraknya praktik premanisme dan parkir liar di sejumlah titik ibu kota.
“Kita juga akan lakukan pembenahan perpakiran,” ujar Pramono di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa, (20/5).
Pramono menyoroti bahwa persoalan parkir liar di Jakarta sudah berlangsung lama tanpa adanya perubahan signifikan. Ia menyebut bahwa sistem parkir di Jakarta belum mengalami pembaruan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.
“Sistem perparkiran di sampai sekarang masih semrawut karena banyak lokasi dikuasai oleh preman. Bahkan anggota ormas,” jelasnya.
Menurut Pramono, kondisi ini menyebabkan kebocoran pendapatan daerah karena masih banyak praktik parkir liar yang menerapkan pembayaran tunai dan tidak tercatat secara resmi.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, menyampaikan usulan agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir yang berada di bawah Dinas Perhubungan dilelang ke pihak swasta bila tidak mampu melakukan perbaikan kinerja.
“Kalau UPT parkir dikelola pihak swasta, bisa jadi lebih baik dan optimal, jadi kebocoran dana bisa dicegah,” kata Dimaz saat rapat bersama jajaran UPT Parkir Dishub DKI di Jakarta, Rabu, (14/5).
Dimaz juga menyampaikan bahwa jika tidak ada perbaikan kinerja dan terobosan konkret, maka UPT Parkir sebaiknya dibubarkan.
“Kalau tidak perform dan terobosan, Komisi C saran agar UPT parkir dibubarkan dan dilelang ke swasta karena anggaran pendapatan daerah bocor kalau kita hitung sampai angka triliunan rupiah. Ini parah sekali,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah mempersiapkan strategi penataan perparkiran secara menyeluruh, guna memastikan pengelolaan yang lebih tertib dan transparan demi menambah penerimaan asli daerah. (Ceppy Febrinika Bachtiar – Lingkartv.com)
