Pemerintahan

Optimalkan Potensi Kawasan Hutan, Pemprov Jateng Gandeng Perhutani dan KLHK

Semarang, Lingkartv.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) akan mengoptimalkan pengelolaan potensi kawasan hutan dengan menggandeng Perum Perhutani dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Langkah ini diambil untuk memaksimalkan kekayaan sumber daya alam kehutanan di wilayah Jawa Tengah, terutama pada sektor hasil hutan seperti kayu dan getah pinus.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki potensi kehutanan yang besar. Hal tersebut dibahasnya dalam pertemuan dengan Menteri LHK beberapa waktu lalu, termasuk rencana pengembangan potensi hutan secara menyeluruh.

“Potensi Jawa Tengah itu ada beberapa komoditas, terutama kayu sama getah (pinus), itu yang nanti akan dimaksimalkan,” kata Luthfi, seusai menerima kunjungan Kepala Perum Perhutani Regional Jawa Tengah di kantornya, Kamis (24/4).

Menurutnya, optimalisasi pengelolaan kawasan hutan akan dilakukan mulai dari tahap pembibitan, penanaman kembali, hingga regenerasi pohon-pohon berkomoditas tinggi.

“Nanti akan ada kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk bersama-sama mengembangkan kawasan hutan,” ujarnya.

Salah satu upaya pengembangan yang direncanakan adalah penanaman pohon aren di sepanjang bantaran sungai. Program ini juga akan melibatkan masyarakat sekitar untuk turut memanfaatkan hasil dari pohon tersebut secara langsung.

Sementara itu, Kepala Perum Perhutani Regional Jawa Tengah Asep Dedi Mulyadi menyatakan bahwa potensi kawasan hutan di Jawa Tengah sangat besar, baik dari hasil kayu maupun keindahan alamnya yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis alam.

“Produk utama kita masih kayu, kemudian penopang kedua adalah hasil nonkayu, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur terkait dengan pinus. Kita penghasil getah pinus terbesar di Perum Perhutani,” jelas Asep.

Ia menambahkan, saat ini Perum Perhutani Regional Jawa Tengah mengelola sekitar 400 ribu hektare kawasan hutan sosial, dari sebelumnya 600 ribu hektare. Penurunan luas pengelolaan ini terjadi karena adanya penataan kawasan melalui pengambilalihan sekitar 200 ribu hektare, yang telah mendapatkan izin khusus dari kementerian.

“Itu ada izin khusus dari kementerian yang bisa dikelola, dan membuka akses untuk kelompok masyarakat sekitar,” tuturnya.

Asep menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Jateng dan Perum Perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan, mengingat potensi besar yang dimiliki Jawa Tengah dalam sektor kehutanan.

“Tentunya ada hal lain yang berpeluang dikerjasamakan. Selain bibit tanaman dan pohon, juga ada pengembangan wisata alam. Tentunya itu ada syarat dan ketentuan berlaku,” imbuhnya.

Dengan rencana kerja sama ini, Jawa Tengah diharapkan dapat mengembangkan kawasan hutan secara berkelanjutan, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga ekologi dan sosial. (HMS – Lingkartv.com)

Artikel Terkait

Back to top button