Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Soroti Penurunan Muka Tanah Pantura, Capai 14 Sentimeter per Tahun
Semarang, Lingkartv.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyoroti penurunan muka air tanah yang signifikan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah, yang mencapai 8–14 sentimeter (cm) per tahun.
Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
“Problem di Jawa Tengah dengan adanya lalinu itu sangat krusial. Penurunan air tanah di wilayah Pantura sudah cukup mengkhawatirkan,” ujar Luthfi dalam kegiatan bertema “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional.”
Sebagai langkah mitigasi, Luthfi mengusulkan penanaman mangrove secara masif di daerah pesisir yang rawan abrasi.
“Bagi bupati dan wali kota yang mempunyai garis pantai, kita akan melakukan penanaman mangrove bersama-sama dalam rangka pencegahan,” ujarnya.
Selain itu, Luthfi mengusulkan evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Air Tanah setiap tiga bulan, bukan setahun sekali, untuk mencegah eksploitasi air tanah secara berlebihan.
“Jangan satu tahun, terlalu lama. Setiap 3 bulan kita evaluasi, sehingga minimal penyerapan air tanah tidak membabi buta,” tegasnya.
Ahmad Luthfi: Yang Mereka Butuhkan Adalah Kehadiran Negara
Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dalam menyelesaikan masalah ini.
“Masyarakat tidak akan menanyakan apakah itu tanggung jawab pusat atau daerah. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran negara,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Tengah menjelang berakhirnya RPJMD pada 2025. Ia menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Selama BUMD kita tidak mempunyai kontribusi kepada PAD, kita bubarkan,” tegas Luthfi.
Ia meminta tim percepatan pembangunan Jawa Tengah untuk segera mengaudit dan menginvestigasi kesehatan keuangan BUMD serta pelayanan rumah sakit daerah.
“Termasuk para komandan rumah sakit BLUD. Kita lakukan evaluasi segera, sehingga jaminan kesehatan berbasis desa bisa kita akselerasi,” pungkasnya. (Rizky Syahrul – Lingkartv.com)
