JAKARTA, Lingkartv.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengungkapkan sejumlah hambatan serius dalam layanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Salah satu kendala utama adalah pembatasan oleh otoritas Arab Saudi terhadap penyediaan layanan kesehatan di masing-masing maktab atau hotel tempat jamaah menginap.
“Pemerintah Arab Saudi tidak mengizinkan layanan kesehatan tetap di setiap hotel atau maktab. Tenaga kesehatan kita hanya diperbolehkan melakukan pemeriksaan awal, selebihnya harus merujuk ke rumah sakit. Ini menjadi tantangan karena sistem rujukan rumah sakit di Arab Saudi belum sepenuhnya familiar bagi tenaga kesehatan kita,” jelas Edy di sela kunjungannya ke Mekkah sebagai bagian dari Tim Pengawas Haji DPR RI.
Menurut Edy, pembatasan ini diawasi secara ketat oleh otoritas setempat, sehingga tenaga kesehatan Indonesia tidak bisa membuka pos layanan di lokasi pemondokan. “Sebagai gantinya, mereka terpaksa melakukan kunjungan dari pintu ke pintu, memeriksa jamaah secara langsung di kamar-kamar. Ini jelas kurang efisien dan memperberat beban tenaga medis,” tambahnya.
Selain itu, Edy juga menyoroti status Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Mekkah yang tidak mendapatkan izin resmi dari otoritas setempat. Hal ini disebabkan karena KKHI menggunakan bangunan hotel, yang menurut regulasi Saudi tidak memenuhi syarat untuk fasilitas layanan kesehatan.
“Padahal, selama ini KKHI sangat membantu dalam merawat jamaah yang sedang dalam masa pemulihan pasca dirawat di rumah sakit. Karena tidak ada fasilitas tersebut, jamaah yang belum pulih total kini langsung dikembalikan ke hotel, padahal mereka masih membutuhkan pemantauan lanjutan,” ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini.
Edy Wuryanto Usul Dirikan Rumah Sakit Indonesia di Mekkah
Melihat persoalan tersebut, Edy Wuryanto mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah strategis jangka panjang: mendirikan rumah sakit Indonesia di Mekkah.
“Saya mendorong agar ke depan Indonesia memiliki rumah sakit sendiri di Mekkah, baik untuk melayani jamaah haji maupun umrah. Ini akan sangat membantu dari sisi kualitas layanan, komunikasi, dan kenyamanan jamaah,” tegas Edy.
Menurutnya, pendirian rumah sakit tersebut memerlukan kerja sama resmi dengan pemerintah Arab Saudi. Namun hal ini sangat strategis dan layak diperjuangkan, mengingat jumlah jamaah Indonesia yang sangat besar dan kebutuhan layanan kesehatan yang semakin kompleks.
“Kita butuh fasilitas yang dikelola oleh Indonesia sendiri, dengan tenaga kesehatan kita yang sudah mengenal kultur dan bahasa jamaah. Ini menyangkut keselamatan warga negara kita di tanah suci. Sudah saatnya pemerintah Indonesia membangun komunikasi serius dengan pemerintah Arab Saudi untuk mewujudkan rumah sakit Indonesia di Mekkah,” pungkas Edy. (Nailin RA / Lingkartv.com)
