Pro Kontra Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, Firman Soebagyo: Keputusan Harus Berkeadilan dan Komprehensif
JAKARTA, Lingkartv.com – Polemik terkait pencabutan izin tambang nikel di Pulau Raja Ampat, Papua Barat Daya, menjadi sorotan publik dan anggota dewan. Di tengah masa reses, anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyampaikan pandangannya terkait isu tersebut.
Menurut Firman, keputusan pencabutan izin tambang di Raja Ampat sebaiknya tidak dilihat secara sepihak, karena menyangkut berbagai kepentingan, baik lingkungan, sosial, maupun ekonomi.
“Kalau ditanya pendapat saya, tentu bisa bervariasi tergantung perspektif masing-masing. Namun yang pasti, keputusan semacam ini harus dibuat dengan pertimbangan yang adil dan menyeluruh,” ujar Firman.
Perspektif Pro dan Kontra
Firman menjelaskan bahwa dari sudut pandang pro-pencabutan, langkah tersebut dapat menyelamatkan ekosistem Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. “Melindungi lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan ekonomi sesaat,” tegasnya.
Namun di sisi lain, ia mengakui bahwa ada juga pandangan yang menilai pencabutan izin tambang akan berdampak negatif terhadap perekonomian lokal. Tambang nikel disebut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Perlunya Kajian Komprehensif dan Keterlibatan Semua Pihak
Untuk itu, Firman yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Politik dan Ketua Umum Ikatan Keluarga Kabupaten Pati (IKKP) Jakarta ini menekankan pentingnya kajian menyeluruh. “Pemerintah perlu melakukan analisis yang komprehensif dan melibatkan seluruh stakeholder yang kompeten sebelum mencabut izin tambang,” ujarnya.
Firman juga menyoroti bahwa selama satu dekade terakhir, penerbitan izin tambang lebih banyak berorientasi pada pertimbangan ekonomi semata, tanpa mengindahkan aspek lingkungan. Akibatnya, kerusakan lingkungan semakin meluas, termasuk akibat maraknya tambang ilegal seperti galian C di Pulau Jawa yang nyaris tak terkendali.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum aparat keamanan dan pejabat lokal sebagai backing aktivitas tambang ilegal tersebut. Ini sangat memprihatinkan,” ungkap Firman dengan nada kecewa.
Seruan Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Firman mendesak agar aparat penegak hukum, baik di pusat maupun daerah, menindak tegas pelanggaran terkait tambang tanpa pandang bulu. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus berlaku adil, termasuk kepada BUMN atau perusahaan milik mantan pejabat tinggi.
“Kalau memang melanggar hukum, ya harus ditindak tegas, siapa pun itu, termasuk jika milik mantan presiden sekalipun,” tegas Firman. Ia menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik hukum yang dinilai hanya menjerat rakyat kecil dan membiarkan oligarki serta elite politik bebas dari jerat hukum.
Firman Soebagyo Dukung Sikap Tegas Presiden Prabowo
Di akhir pernyataannya, Firman mendukung penuh sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin tambang yang merusak lingkungan, termasuk di Raja Ampat. Namun ia juga menekankan bahwa kebijakan ini harus diiringi dengan ketegasan dalam menindak pelanggaran hukum secara adil dan konsisten.
“Rakyat kini menunggu bukti nyata dari komitmen Presiden Prabowo dalam menegakkan hukum dan menjaga lingkungan. Ini momentum untuk menunjukkan keberpihakkan kepada rakyat dan masa depan bangsa,” pungkas Firman. (Nailin RA / Lingkartv.com)
