Komaruddin Hidayat Didapuk sebagai Ketua Dewan Pers 2025-2028, Berikut Profilnya!
JAKARTA, Lingkartv.com – Eks Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat, terpilih sebagai Ketua Dewan Pers periode 2025-2028. Ia menggantikan Ninik Rahayu yang berakhir masa jabatannya.
Pengurus Dewan Pers terpilih periode 2025-2028 berjumlah 9 orang. Acara serah terima jabatan (sertijab) berlangsung di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2025.
Sertijab itu seiring dengan penetapan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers.
Momen sertijab ini dihadiri langsung Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho.
Diketahui, Komaruddin merupakan seorang akademisi. Usai menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2006-2010 dan 2006-2015, Komaruddin, sempat menjabat Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok periode 2019-2024.
Pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah, 18 Oktober 1953, ini juga menjadi tenaga pengajar di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
Berikut susunan Kepengurusan Dewan Pers periode 2025-2028:
- Ketua: Komaruddin Hidayat
- Wakil Ketua: Totok Suryanto
- Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers
- Ketua: Muhammad Jazuli
- Komisi Hukum dan Perundang-undangan
- Ketua: Abdul Manan
- Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
- Ketua: Busyro Muqoddas
- Komisi Kemitraan Hubungan Antarlembaga
- Ketua: Rosarita Niken Widiastuti
- Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi
- Ketua: Yogi Hadi Ismanto
- Komisi Informasi dan Komunikasi
- Ketua: Maha Eka Swasta
- Komisi Digital dan Sustainability
- Ketua: Dahlan Dahi
Usai dilantik, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menghadapi maraknya sampah digital yang mencemari ruang publik.
Ia menyebut fenomena ini sebagai ancaman terhadap pemikiran dan perilaku masyarakat, yang kini banyak dibentuk oleh algoritma digital.
“Karena yang diserang sekarang itu adalah pemikiran dan perilaku masyarakat, terutama oleh yang disebut digital colonialism (kolonialisme digital). Algoritma itu mengarahkan perilaku kita,” kata Komaruddin saat ditemui awak media di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Rabu.
Menurutnya, kini masyarakat melihat dunia berdasarkan apa yang ditampilkan oleh gawai masing-masing. Informasi yang muncul sering kali belum tentu benar, namun tetap dikonsumsi tanpa verifikasi.
“Handphone buka YouTube, buka apa, keluar semua. Padahal kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, autentik atau hoaks,” ujarnya.
Dia menilai persoalan ini bukan hanya tanggung jawab Dewan Pers, tapi juga perlu melibatkan wartawan, guru, kementerian, serta platform media sosial itu sendiri.
Hal ini bertujuan untuk mendidik masyarakat dan melakukan “main cleansing” terhadap wacana-wacana publik yang kian dipenuhi konten tak bermutu.
“Perlu kerja sama untuk mendidik masyarakat, tapi juga membersihkan pikiran-pikiran dan sampah yang mengganggu komunikasi wacana kita. Banyak sekali sekarang,” tegas Komaruddin.
Komaruddin berharap kerja sama lintas sektor ini mampu memperkuat ketahanan masyarakat terhadap banjir informasi yang menyesatkan dan menjauhkan publik dari nilai-nilai edukatif. (Ceppy Bachtiar / Lingkartv.com)
