Blora, Lingkartv.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti masih adanya 1,8 persen warga Kabupaten Blora yang belum tercakup dalam Universal Health Coverage atau program UHC.
Edy menekankan pentingnya kevalidan dan sinkronisasi data kepesertaan jaminan kesehatan, terutama untuk memastikan masyarakat miskin tidak kehilangan haknya.
“Kepesertaan BPJS harus berbasis data valid. Kalau datanya tidak sinkron, banyak masyarakat miskin bisa tidak terdata dan kehilangan hak,” ujarnya baru-baru ini.
Edy juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) antara Dinas Sosial Kabupaten Blora dan kementerian terkait agar penyaluran manfaat jaminan kesehatan lebih tepat sasaran.
Edy Wuryanto Berharap Seluruh Warga Terdaftar Program UHC
Ia berharap seluruh warga bisa segera terdaftar dalam UHC, sehingga Blora dapat kembali meraih status UHC secara penuh.
“Kalau rakyat miskin tidak dijamin kesehatannya, mereka bisa jatuh makin miskin karena harus bayar biaya berobat sendiri,” tegasnya.
Selain itu, Edy mendorong pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mendorong masyarakat yang mampu agar secara mandiri ikut dalam program BPJS Kesehatan.
“Kalau semuanya hanya mengandalkan PBI, itu tidak realistis. Harus ada gotong royong dari masyarakat yang mampu,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Edi Widayat, menjelaskan bahwa pengajuan kepesertaan BPJS untuk warga dalam DTKS dilakukan melalui Dinas Sosial. Sementara Dinas Kesehatan bertugas membayar iuran bulanan bagi peserta yang dibiayai oleh pemerintah.
“Untuk jumlah DTKS itu kewenangannya Dinas Sosial,” ujarnya.
Saat ini, cakupan UHC di Blora mencapai 98,2 persen. Artinya, masih terdapat 1,8 persen warga yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Namun, Dinas Kesehatan belum memiliki data spesifik mengenai klasifikasi ekonomi kelompok tersebut.
“Kami tidak bisa berspekulasi untuk itu (1,8 persen masyarakat yang belum terdaftar UHC),” tambah Edi. (Hanafi – Lingkartv.com)
