Indonesia Bentuk Tiga Satgas usai Negosiasi Tarif Resiprokal dengan AS
Jakarta, Lingkartv.com – Sebagai langkah konkret pasca-perundingan kebijakan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto memberikan persetujuan terhadap pembentukan tiga satuan tugas (satgas).
Persetujuan ini diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (28/4). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa perundingan Indonesia dengan Amerika Serikat telah mencapai kemajuan yang signifikan.
“Tadi Bapak Presiden sudah menyetujui ada tiga satgas yang dibentuk. Yaitu pertama untuk tindaklanjuti perundingan investasi, yaitu satgas perundingan perdagangan, investasi, dan keamanan ekonomi,” ujar Menko Airlangga Hartarto.
Airlangga menjelaskan lebih lanjut bahwa ketiga satgas yang dibentuk adalah: Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, serta Satgas Deregulasi Kebijakan. Pembentukan satgas ini diharapkan dapat mempercepat perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
“Dengan satgas dan perundingan ini diharapkan Indonesia bisa dalam posisi untuk mempercepat perundingan dengan Amerika Serikat,” tambah Airlangga.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani non-disclosure agreement (NDA), yang mengartikan bahwa seluruh pembahasan antara Indonesia dan Amerika Serikat akan dijaga kerahasiaannya, hanya untuk kedua belah pihak.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap pendekatan dan penawaran Indonesia dalam perundingan ini bertujuan untuk mencapai “win-win solution” bagi kedua negara, tanpa membedakan negara mitra satu dengan lainnya. “Jadi artinya relatif apa yang kita tawarkan adalah apa yang sedang kita lakukan di dalam negeri. Terutama salah satunya adalah untuk melakukan deregulasi,” kata Airlangga menambahkan.
Sementara itu, pandangan dari dunia ekonomi juga mendukung langkah Indonesia. Chief Economist Juwai IQI, Shan Saeed, menilai Indonesia memiliki daya tawar yang cukup kuat dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Menurut Shan, pendekatan langsung yang diambil Indonesia dengan pemerintah AS merupakan keputusan yang tepat untuk mengelola risiko hubungan bilateral.
“Ketika terjadi ketidakpahaman atau perbedaan pandangan, selalu ada ruang untuk bernegosiasi. Pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah bijak dengan mendekati pemerintah AS secara langsung guna mencari jalan tengah dan menciptakan harmoni dalam hubungan perdagangan,” jelas Shan dalam acara Media Briefing: Outlook Ekonomi Indonesia 2025, Senin (28/4).
Shan juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sejumlah indikator positif dalam ekonomi makro, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi asing langsung (FDI), bonus demografi, dan kebijakan yang mendukung investasi. Salah satunya adalah pelonggaran kepemilikan properti untuk warga negara asing.
“Secara keseluruhan kami berpendapat pemerintah akan mampu bernegosiasi cukup baik dengan AS dan saya kira perekonomian akan membaik lagi,” pungkasnya. (HMS – Lingkartv.com)
