Libatkan KPK, Wali Kota Semarang Agustina Siap Benahi Birokrasi dari Korupsi
Semarang, Lingkartv.com – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti melakukan langkah serius membenahi internal jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK akan berperan sebagai pendamping dalam proses reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
Langkah ini dilakukan sebagai komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan transparan.
Menyusul adanya penindakan hukum atas kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti, yang proses hukumnya sedang berlangsung.
Integritas Jadi Prioritas Utama Wali Kota Semarang
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk ketegasan dan komitmen Wali Kota Semarang beserta jajarannya, untuk menempatkan integritas sebagai prinsip yang dipegang teguh oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Semarang.
“Kita tidak memungkiri adanya peningkatan perhatian publik atas kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Atas kasus tersebut, tentu berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemkot Semarang,” ujar Agustina usai mengikuti rapat koordinasi bersama KPK RI di Balai Kota Semarang, Jumat (18/7/2025).
Agustina menegaskan bahwa Pemkot Semarang tidak ingin berhenti hanya pada masalah penegakan hukum, tapi juga mendorong perubahan kultur birokrasi secara menyeluruh.
“Kami sadar bahwa kepercayaan publik adalah modal utama dalam membangun kota. Oleh karena itu, kami membuka ruang kolaborasi bersama KPK dalam upaya perbaikan sistem, pembenahan prosedur, hingga penguatan pengawasan internal,” lanjut Agustina.
KPK Mitra Strategis Cegah Korupsi
Dalam kegiatan pendampingan ini, KPK akan berperan sebagai mitra strategis yang mendampingi Pemkot Semarang dalam menyusun strategi pencegahan korupsi, termasuk perbaikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta manajemen sumber daya manusia.
Upaya ini juga akan didukung oleh Inspektorat Daerah, BPKP, dan Ombudsman.
“Pendampingan dari KPK bukanlah bentuk intervensi, melainkan kemitraan untuk menciptakan birokrasi yang berintegritas dan melayani. Kami ingin Kota Semarang menjadi contoh kota yang tangguh menghadapi tantangan sekaligus bersih dari praktik-praktik menyimpang,” tambah Wali Kota.
Dirinya juga mengajak seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkot Semarang untuk menjadikan momentum ini sebagai refleksi dan titik balik dalam memperkuat nilai-nilai integritas, pelayanan prima, serta loyalitas kepada masyarakat.
Dengan pendekatan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Pemkot Semarang berharap ke depan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan kembali meraih kepercayaan masyarakat secara luas. (Lingkar Media Group Network – Lingkartv.com)
