JAKARTA, LingkarTV.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan pentingnya penguatan peran Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam mengawasi dan mengatur distribusi beras, termasuk yang dilakukan oleh sektor swasta. Menurutnya, distribusi pangan yang tidak terkontrol dapat berdampak pada kestabilan harga, kelangkaan pasokan, dan kerugian bagi masyarakat.
“Bapanas tidak hanya bertugas dalam pengadaan atau cadangan beras pemerintah, tapi juga wajib mengawasi peredaran beras oleh pihak swasta. Ini penting untuk menjamin beras yang sampai ke masyarakat itu aman, berkualitas, dan harganya terkendali,” ujar Firman Soebagyo di Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Politisi Fraksi Golkar ini menekankan bahwa peran pengawasan tersebut sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 23 dan Pasal 24, yang menyebutkan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan distribusi pangan berjalan sesuai standar dan pelaku usaha memenuhi kewajiban keamanan pangan.
“UU Pangan sudah sangat jelas. Pemerintah melalui Bapanas punya kewenangan untuk mengatur dan mengawasi distribusi pangan, termasuk oleh swasta. Jangan sampai ada kartel atau permainan distribusi yang merugikan rakyat kecil,” tegasnya.
Regulasi dan Koordinasi Antarlembaga Jadi Kunci
Selain pengawasan, Firman juga mendorong Bapanas agar lebih aktif menyusun regulasi teknis yang mengatur mekanisme distribusi beras oleh sektor swasta. Hal ini mencakup penetapan standar kualitas, sistem harga eceran tertinggi (HET), hingga pengendalian distribusi lintas daerah.
“Distribusi beras ini bukan hanya soal logistik. Ini menyangkut kepentingan nasional, menyangkut stabilitas sosial. Maka perlu pengaturan yang tegas, termasuk batasan harga dan jalur distribusi yang adil,” katanya.
Firman juga menyarankan Bapanas memperkuat koordinasi dengan lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Bulog, dan pemerintah daerah dalam menjamin kelancaran pasokan beras nasional.
Firman Soebagyo Dorong Partisipasi Swasta yang Sehat dan Terbuka
Menurut Firman, pelibatan swasta dalam distribusi pangan nasional memang diperlukan, terutama untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani oleh sistem distribusi pemerintah. Namun, partisipasi ini harus berlangsung dalam kerangka regulasi yang adil dan transparan.
“Kita tidak anti-swasta. Tapi perlu aturan main yang jelas. Swasta harus turut menjaga stabilitas, bukan malah bermain-main dengan pasokan dan harga. Di sinilah peran Bapanas sebagai regulator sangat penting,” tegas anggota DPR dapil Jawa Tengah III ini.
Firman Soebagyo berharap ke depan Bapanas dapat menjalankan fungsinya lebih kuat dan independen sebagai lembaga pengendali pangan nasional, sehingga persoalan kelangkaan, spekulasi harga, hingga gejolak distribusi dapat dicegah sedini mungkin. (Nailin RA / Lingkartv.com)
