SEMARANG, Lingkartv.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memperkuat upaya pencegahan untuk mengurangi risiko bencana yang kerap terjadi di berbagai wilayahnya. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas tingginya jumlah kejadian bencana yang tercatat pada paruh pertama 2025, serta prediksi potensi bencana yang masih mengintai pada sisa tahun ini.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa wilayahnya merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Ia bahkan menyebut Jawa Tengah sebagai “market bencana nasional” karena hampir semua jenis bencana bisa ditemukan di provinsi ini, mulai dari banjir, rob, tanah longsor, hingga gempa bumi.
“Jawa Tengah merupakan salah satu market bencana nasional. Mau cari bencana apa saja, di Jateng ada. Ada air yang tidak bisa kita lawan, rob yang tidak bisa kita lawan, banjir yang tidak bisa kita lawan,” ujar Luthfi saat menghadiri kegiatan Jambore Nasional Ke-3 Relawan Muhammadiyah Aisyiyah di Wonder Park, Tawangmangu, Karanganyar, Kamis (26/6).
Data Bencana Jawa Tengah Dominasi Banjir dan Cuaca Ekstrem
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bnecana BPBD Jawa Tengah, periode 1 Januari hingga 31 Mei 2025 tercatat 152 kejadian bencana, didominasi banjir dengan 86 kejadian, cuaca ekstrem 42 kejadian, tanah longsor 17 kejadian, serta kebakarakan hutan, lahan, dan permukiman dengan tujuh kejadian.
Program Pencegahan: Normalisasi Sungai hingga Larangan Ambil Air Tanah
Gubernur Luthfi menekankan bahwa salah satu kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana adalah dengan memperkuat upaya pencegahan. Pemprov Jateng menggencarkan program normalisasi sungai dan menanam mangrove dalam progran “mageri segoro” untuk menahan air laut sekaligus memperlambat abrasi yang kerap menyebabkan rob di kawasan pesisir.
“Kami fokus pada pencegahan banjir, rob, dan pendangkalan muara dengan menanam mangrove sebanyak-banyaknya. Ini langkah sederhana, tapi sangat efektif mengurangi risiko bencana,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jateng juga memberikan perhatian serius pada penggunaan air tanah. Pasalnya, pengambilan air tanah berlebihan menjadi salah satu penyebab utama penurunan muka tanah yang kemudian memperparah risiko rob, khususnya di daerah pesisir pantai utara. Sebagai solusi, pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih ke Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau memanfaatkan teknologi desalinasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
“Kami edukasi masyarakat agar tidak lagi menggunakan air tanah karena ini yang memicu permukaan tanah dan abrasi. Kalau tidak dicegah, kerusakan akan semakin meluas.” Tegasnya.
BNPB: Potensi Bencana Masih Mengintai hingga Akhir 2025
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengungkapkan bahwa jumlah bencana secara nasional masih tergolong tinggi. Periode Januari hingga 23 Juni 2025 tercatat sudah terjadi 1.713 kejadian bencana alam di Indonesia . Dari angka tersebut, 92 persen di antaranya adalah bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor, tujuh persen hidrometeorologi kering, serta satu persen bencana geologi vulkanologi.
Mwnurut Suharyanto, tren jumlah bencana di Indonesia dalam empat tahun terakhir memang fluktuatif. Namun, tidak pernah kurang dari 3.500 kejadian per tahun. “Rata-rata ada 20-25 bencana per hari. Ini jumlah yang sangat besar sehingga kita tidak boleh lengah,” kata Suharyanto.
Ia pun mengapresiasi kesiapsiagaan Pemprov Jateng dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, termasuk komitmen untuk memperkuat edukasi ke masyarakat. Suharyanto menekankan bahwa edukasi menjadi kunci penting karena sebagian besar bencana di Indonesia terkait erat dengan perilaku manusia dan pengelolaan lingkungan.
Selain itu, BNPB juga mengingatkan bahwa potensi bencana di Jawa Tengah masih perlu diwaspadai pada periode Juni hingga Desember 2025. Ancaman seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, rob, gelombang tinggi, angin kencang, puting beliung, hingga gempa bumi dan tsunami tetap menjadi risiko yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Dengan langkah-langkah pencegahan yang terencana, mulai dari normalisasi sungai, penanaman mangrove, hingga edukasi pengurangan penggunaan air tanah, diharapkan risiko bencana di Jawa Tengah dapat ditekan, Namun demikian, pemerintah daerah tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan selalu mengikuti arahan resmi BPBD serta instansi terkait. (*)
Sumber: Antara
Editor: Luthfia Khoirun Nisa’
