JAKARTA, Lingkartv.com – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas sejumlah program Kementerian Pertanian (Kementan). Di antaranya, program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) pada 2023.
Firman berkata, Komisi IV DPR sebagai mitra Kementan, tidak pernah mendapat penjelasan terkait program YESS yang menggunakan dana pinjaman atau hibah dari lembaga Internasional ini.
“Nggak pernah dengar program ini dan pelaksanaannya seperti apa,” kata Firman Soebagyo saat dihubungi, Minggu, 18 Mei 2025.
Firman justru memberikan kritik tajam kepada program YESS ini. Sebab program peningkatan wirausaha muda pertanian ini ternyata tidak berdampak terhadap sektor pertanian. Istilah pengembangan wirausaha muda pertanian tersebut dinilai tidak tepat. Sebab pengalaman menunjukkan kegiatan yang sering dicanangkan hanya terjebak pada terminology, tidak menyelesaikan akar masalah kesejahteraan petani.
“Dulu ada petani milenial, tetapi hanya cerita saja. Sampai sekarang mereka sulit berkembang. Yang namanya bikin industri pupuk kelas usaha rakyat saja mau izin biayanya puluhan juta. Jadi bullshit saja, tidak ada manfaatnya,” kritik politisi Golkar itu.
Sebelumnya, BPK mengungkap sejumlah pemborosan dan belanja yang tidak diyakini kebenarannya oleh Unit Pengelola Proyek Nasional (NPMU) dan Pelaksana Program (PPIU) YESS pada tahun 2023. Ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Program YESS pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan tahun 2023.
Temuan tersebut antara lain, pemborosan keuangan negara sebesar Rp 189 juta untuk honorarium tim seleksi hibah kompetitif program pengembangan kewirausahaan pemuda sektor pertanian pada NPMU yang tarifnya melebihi SBM yang ditetapkan. Selain itu, terdapat belanja jasa pada kategori training yang belum dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 93 juta.
BPK juga menemukan realisasi uang transpor dan biaya taksi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan dokumen pertanggungjawaban lainnya yang tidak dapat diyakini nilai besaran sesungguhnya minimal sebesar Rp 281,3 juta. Dan juga kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp 73,2 juta. Berikutnya penyaluran kegiatan Program YESS terindikasi tidak tepat sasaran sebanyak 282 penerima manfaat dengan nilai Rp 4,2 miliar. (Nailin RA / Lingkartv.com)
