Indonesia-AS Sepakat Selesaikan Negosiasi Tarif Impor Resiprokal dalam 60 Hari
Jakarta, Lingkartv.com – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk menyelesaikan negosiasi tarif impor resiprokal dalam kurun waktu 60 hari.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers bertajuk “Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat” di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (18/4), yang dipantau secara daring dari Jakarta.
“Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini (tarif impor resiprokal, red) dalam waktu 60 hari,” ujar Airlangga.
Ia menjelaskan, dalam negosiasi yang berlangsung, kedua negara telah menyepakati kerangka acuan serta cakupan pembahasan yang meliputi tiga hal: kemitraan perdagangan dan investasi, kemitraan mineral kritis, serta ketangguhan rantai pasok.
Hasil dari pertemuan tersebut, kata Airlangga, akan ditindaklanjuti melalui satu hingga tiga putaran perundingan. “Kami berharap dalam 60 hari, kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat,” ucapnya.
Airlangga menambahkan, beberapa pejabat tinggi AS telah ditemui oleh tim negosiasi RI, antara lain Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Wakil Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer, serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Adapun pertemuan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dijadwalkan berlangsung pekan depan.
“Jadi, Pemerintah Indonesia secara aktif mengakses pejabat yang terkait di Amerika Serikat,” lanjut Airlangga.
Ia juga menyoroti dampak kebijakan tarif yang diberlakukan AS terhadap ekspor Indonesia, khususnya sejak masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Dikatakan, beberapa barang ekspor Indonesia dikenai tarif hingga 47 persen.
“Khusus di tekstil, garmen ini ‘kan antara 10 sampai dengan 37 persen, maka dengan diberlakukannya 10 persen tambahan, maka tarifnya itu menjadi 10 ditambah 10 ataupun 37 ditambah 10,” jelasnya.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut telah membuat produk Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar global. Bahkan, tarif yang dikenakan terhadap Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.
Selain itu, ia mengungkapkan, para eksportir Indonesia juga dibebani biaya tambahan karena importir di AS enggan menanggung seluruh tarif.
“Ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Airlangga memastikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan upaya diplomasi untuk mendorong penyesuaian tarif agar setara dengan negara pesaing.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu AS Marco Rubio di Washington DC, Rabu (16/4). Dalam pertemuan tersebut, keduanya menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang, termasuk politik dan keamanan, perdagangan, serta investasi.
Sugiono juga menyampaikan inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk mempermudah arus investasi, serta mendorong kerja sama ekonomi di bidang rantai pasok, termasuk sektor mineral kritis seperti nikel.
Ia turut menyampaikan sejumlah prioritas dan program Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, seperti ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, serta pembangunan sumber daya manusia.
Sebagai informasi, negosiasi ini merupakan respons atas kebijakan tarif resiprokal terbaru AS yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 2 April 2025.
Dalam kebijakan tersebut, Indonesia dikenai tarif sebesar 32 persen, lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Filipina (17 persen), Singapura (10 persen), Malaysia (24 persen), Thailand (36 persen), dan Vietnam (46 persen). Sementara Kamboja dikenai tarif tertinggi sebesar 49 persen.
Namun pada 9 April 2025, Trump mengumumkan penundaan penerapan tarif tersebut selama 90 hari bagi sebagian besar negara, termasuk Indonesia. China menjadi satu-satunya negara yang tidak mendapatkan penangguhan tersebut. (HMS – Lingkartv.com)
